Pemberontakan Kaum Muda Aceh

Buka2 situs serambi indonesia, aku menemukan sebuah tulisan yang sangat berkesan karena memuat aktifitas kaum muda di Aceh, berikut tulisan yang dimuat Surat Kabar Serambi Indonesia tersebut pada tanggal 08 November 2011, Cekidot gan...

Oleh Alkaf Muchtar Ali Piyeung

SETIAP tanggal 8 November haruslah diperingati sebagai hari Kaum Muda Aceh, sebab pada tanggal itulah, secara heroik kaum muda di Aceh berhasil melakukan aksi kolosal yang, dicatat dalam sejarah Indonesia modern sebagai berkumpulnya massa lebih dari satu juta orang, untuk menuntut referendum. Hadirnya tuntutan Referendum sebagai solusi penyelesaian konflik bersenjata yang sudah merengut banyak nyawa rakyat yang tidak berdosa. Tuntutan referendumnya pun menjadi sangat tegas; pilihan bergabung atau berpisah dengan NKRI.

Tulisan sederhana ini tentunya tidak bertujuan untuk melihat mengapa referendum itu kemudian gagal dilakukan. Karena bila itu dijawab dengan baik, maka bisa jadi akan bisa menjelaskan kepada kita mengapa kondisi Aceh hari ini masih tidak bergerak sama sekali dari posisi semula, posisi yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat Aceh, sehingga akhirnya diprotes dengan sangat semangatnya.

Gerakan protes di Aceh dimulai menjelang rezim Orde Baru tumbang. Di sini pada awalnya gerakan mahasiswa Aceh menuntut agenda yang sama, reformasi. Beberapa tuntutan reformasi secara nasional di antaranya; Tegakkan supremasi hukum, Adili Soeharto, Amandemen UUD 1945, Otonomi daerah seluas-luasnya, Berantas KKN dan Penegakan Hak Asasi Manusi. Setelah rezim Orde Baru jatuh, maka gerakan mahasiswa, yang tergabung dalam berbagai kelompok aksi di Aceh mengalihkan tuntutan kepada persoalan yang lebih bersifat lokal, yang diawali dengan tuntuan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM). Setelah itu berturut-turut isu-isu kemanusiaan dan keadilan dijadikan sebagai masalah yang harus diselesaikan pemerintah pusat di Aceh, seperti pengusutan pelanggaran HAM, menarik tentara non-organik, aksi boikot pemilu dan akhirnya tuntutan referendum untuk Aceh.

Lahirnya tuntutan referendum dikarenakan kelompok mahasiswa melihat bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah Aceh, bahkan tetap mempertahankan cara-cara militeristik dalam penanganan kasus Aceh. Pada tahun 1999 saja, hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan, yang memakan korban jiwa (Ishaq, 2000).

Beberapa kelompok aksi yang mulai tumbuh menjelang jatuh rezim Orde Baru memegang peranan penting untuk dalam gerakan sosial tahun 1998-1999 ini. Tercatat organisasi FARMIDIA, Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Indonsia (KAMMI) dan Komite Aksi Reformasi Mahasiswaa Aceh (KARMA) menjadi motor gerakan pada saat itu untuk melakukan gerakan anti militerisme, advokasi korban konflik dan pengungsi (Aguswandi, 2004). Kelompok-kelompok ini pula, bersama kelompok aksi yang berada di pulau Jawa seperti KM-PAN dan IMAPA, yang akhirnya membidani lahirnya Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) pada tanggal 31 Januari-3 Februari 1999 di Banda Aceh.

Sebagai sebuah gerakan protes, pada periode 1998-2000, hal tersebut merupakan lebih dari sekadar tuntutan politik, melainkan sebagai sebuah usaha untuk membangun suatu identitifikasi baru dalam suatu situasi yang baru pula. Periode 1998-2000 dapat dikatakan adalah periode penting di mana secara terbuka pasca Soeharto, Indonesia mendiskusikan ulang kembali identitasnya secara demonstratif. Tidak pernah terbayangkan misalnya bagaimana sebuah indentitas baru mengenai Indonesia itu kemudian didiskusikan ulang setelah sekian lama berada dalam kooptasi rezim yang sentarlistik.

Referendum sebenarnya juga adalah akumulasi dari kekeceawaan kelompok muda terhadap posisi Aceh dengan Pemerintah Pusat. Komposisi yang tidak pernah adil membuat elemen muda yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan pemuda kemudian berkumpul dan melakukan berbagai aksi protes. Periode ini kemudian menjadi fase yang penting di Aceh, di mana adanya ruang keterbukaan, represifnya tentara, serta melemahnya Pemerintah Pusat dan Daerah secara politik, membuat gerakan mahasiswa dan pemuda menjadi lebih maju dalam memperjuangkan gagasannya. Periode ini kemudian semakin menjadi penting dikarenakan aktor-aktor dahulu yang bergerak, kini mengisi posisi penting dan strategis di Aceh, baik itu di pemerintahan, legislatif, pimpinan LSM, maupun di partai politik. Bahkan polarisasi internal mahasiwa yang terjadi pada periode gerakan sosial 1998-2000, telah memberi warna dalam pola-hubungan gerakan sipil dan politik pada masa-masa berikutnya.

Tuntutan referendum yang memang sebagai aksi sosial politik atas eskalasi konflik Aceh yang semakin tinggi memang juga membuat Pemerintah Pusat memberikan respons serius, selain meningkatkan operasi-operasi militer, namun juga memberlakukan Syariat Islam. Bila ditarik lebih jauh pun. Pemerintah Pusat melihat kembali pemberlakuan Syariat Islam sebagai solusi bagi konflik Aceh.

Oleh karena sedemikian pentingnya gerakan protes di awal kejatuhan rezim Soeharto itu, maka setiap tanggal 8 November haruslah diingat sebagai hari perlawanan Kaum Muda di Aceh. Maka demikian, tidaklah tepat bila kemudian pekerjaan sejarah itu hanyalah dijadikan sebagai justifikasi oleh segelintir elite saja, bahwa seakan-akan itu adalah pekerjaan tunggalnya saja. Pekerjaan besar dalam sebuah sejarah adalah hasil pekerjaan gotong royong dan bahu membahu dari segenap pihak. Referendum Aceh bukan saja buah karya SIRA, bukan pula pikiran SMUR semata, bukan pula dorongan KARMA seorang, bukan pula hasil godokan GISA secara eksklusif, atau semata mata karena jasa GAM. Referendum adalah pekerjaan sejarah yang dilakukan oleh semua elemen secara bersama-sama

Sebagai sebuah pekerjaan besar, maka patut-lah Referendum kita letakkan dalam sebuah peta sejarah Aceh. Referendum harus terus diingat sebagai sebuah pencapaian penting, tidak hanya dalam melihat relasi Aceh dan Indonesia, namun juga dalam memahami bagaimana orang-orang Aceh yang terus melakukan identifikasi terhadap dirinya dan dunia di luarnya. Bahwa kini para aktornya telah menjadi ‘orang’, ada yang kini sebagai Kepala Daerah, petinggi partai, pimpinan LSM, pengusaha, wartawan dan lain-lain, bagi saya itu merupakan ke-alamiahan sejarah saja, karena kemudian sejarah pula yang akan memilih orang-orang baru yang akan menjadi penafsir atas zamannya.